Program integrasi NIK (Nomor Induk Kependudukan) menjadi NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) saat ini masih terus berjalan sejak diresmikan 16 Juli 2022 lalu. Sebanyak 53 juta atau lebih dari 70% NIK dan NPWP tercatat telah terintegrasi hingga awal tahun 2023 ini.

Masyarakat Indonesia saat ini masih memiliki banyak nomor identitas yang berbeda untuk berbagai keperluan administrasi seperti Nomor SIM, Nomor BPJS, NIK, maupun NPWP dan lain-lain. Mengingat hal itu, integrasi NIK dan NPWP merupakan langkah awal yang baik sehingga ke depannya masyarakat tidak perlu membawa NPWP dan hanya membawa KTP saja. Hal serupa diharapkan dapat dilakukan oleh instansi lainnya, sehingga akan tercipta Single Identification Number (SIN), tapi tentu harus dengan diimplementasikannya UU Perlindungan Data Pribadi agar masyarakat pun bisa merasa aman.

Kebijakan integrasi NIK dan NPWP ini diatur di dalam Pasal 2 ayat (1a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan PMK Nomor 112/PMK.03/2022 tentang NPWP Bagi Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi, WP Badan, dan WP Instansi Pemerintah.

Proses integrasi ini diharapkan dapat selesai sebelum 1 Januari 2024. Apabila hingga 1 Januari 2024 ada Wajib Pajak (WP) yang belum mengintegrasikan NIK dan NPWP-nya, maka tidak dapat melakukan pembayaran pajak. WP yang bersangkutan harus terlebih dulu melakukan validasi agar bisa terhubung dengan data perpajakan.

“Kalau 1 januari tidak melakukan validasi maka tidak bisa melakukan (pembayaran pajak),” jelas Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Neilmaldrin Noor seperti yang dikutip dari CNBC Indonesia.

Neilmaldrin Noor juga menghimbau bagi WP yang belum mengintegrasikan NIK dan NPWP harap segera melakukannya. Proses integrasinya dapat dilakukan melalui DJP online. WP dapat login menggunakan NPWP lalu dilanjutkan dengan memasukkan NIK di menu data utama, kemudian mengklik validasi. Selajutnya sistem akan melakukan validasi, apabila status telah tervalidasi maka WP sudah bisa login menggunakan NIK.